PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG
DOI:
https://doi.org/10.51852/jpp.v3i2.252Abstract
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten
Bandung pasca diterbitkannya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (SP3K). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di
Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan
penyuluhan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan sepenuhnya seperti amanat dalam
Undang-Undang SP3K. Hal ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya Peraturan
Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan yang menjadi acuan provinsi dan kota untuk
menerbitkan Perda Sistem Penyuluhan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1. Copyright on any article is retained by the author(s).
2. The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the works authorship and initial publication in this journal.
3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journals published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License